Medan, MarmataNews.id - Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Hak Asasi Manusia, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor fundamental yang tak dapat diabaikan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumut yang saat ini tengah menghadapi tantangan terkait status gedung kantor yang akan berakhir masa perjanjian penggunaannya pada Juni 2025.
Mengantisipasi berakhirnya perjanjian penggunaan bersama Barang Milik Negara (BMN) pada Rabu, 30 April 2025, Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumatera Utara-Kepri, Dr. Flora Nainggolan, SH, M.Hum, menerima kunjungan koordinasi Tim Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KemenHAM di Medan. Pertemuan yang dihadiri oleh empat perwakilan dari Biro Keuangan dan BMN Setjen KemenHAM- Efran Siswanto, Leonard Hutapea, Zudika Serevina M., dan Tri Nanda M. P.—ini berfokus pada evaluasi pengelolaan gedung kantor saat ini serta perencanaan strategis untuk pengadaan gedung baru.
"Kantor Wilayah KemenHAM Sumatera Utara memiliki peran vital dalam implementasi kebijakan HAM di wilayah tersebut. Ketersediaan fasilitas yang representatif bukan sekadar masalah administratif, melainkan manifestasi dari komitmen negara terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia,. Beberapa langkah stratytelah dilakukan seperti berkoordinasi dengan KPKNL Medan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan serta sedang merencanakan untuk berkoordinasi dengan PTPN " ujar Flora saat membuka diskusi tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Kabag Tata Usaha dan Umum, Hotmonaria Damanik bersama Tim BMN Kanwil KemenHAM Sumut memaparkan analisis mendalam mengenai kebutuhan ruang dan fasilitas yang diproyeksikan mampu mendukung optimalisasi kinerja institusi. Presentasi tersebut mencakup aspek teknis, seperti luas bangunan, distribusi ruang kerja, fasilitas pelayanan publik, serta integrasi teknologi dalam sistem administrasi perkantoran.(Rel)
