Medan, MarmataNews.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melalui Divisi Perancangan Peraturan dan Produk Hukum (PP dan PH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Rapat Lantai IV Kanwil, Medan (16/6/2025).
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Divisi PP dan PH, Ferry Ferdiansyah, ini membahas evaluasi Perda tentang pengelolaan lahan dan lingkungan yang berdampak pada program swasembada pangan. Ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran Tim Pokja Kanwil dan BPHN dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini.
Kepala Kantor Wilayah, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, dalam sambutannya menekankan pentingnya harmonisasi regulasi daerah agar tidak terjadi tumpang tindih aturan, serta perlunya mengidintefikasi dan menganalisis Perda yang belum relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Turut hadir dalam FGD ini perwakilan Biro Hukum Setdaprov Sumut Viktor Barus, Akademisi UMSU Andryan, Tim Anev BPHN, serta Koordinator Analis Hukum. Kegiatan diisi dengan pemaparan materi, sesi diskusi, serta tanya jawab mengenai efektivitas produk hukum terkait swasembada pangan.
FGD ditutup oleh Koordinator Analis Hukum yang mengapresiasi kontribusi BPHN dan seluruh peserta dalam mendukung upaya evaluasi dan pembenahan regulasi daerah secara berkelanjutan.(Rel)
