Tanjungpinang, MarmataNews.id - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Utara dan wilayah kerja Kepulauan Riau menyelenggarakan rapat evaluasi pelaporan dan pendampingan pelaporan Aksi BHAM B09, serta persiapan pelaporan Aksi HAM B12 di Ruang Rapat Bagian Umum Kanwil Hukum Kepri. Rabu (24/9).
Rapat strategis ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah kabupaten/kota se-Kepulauan Riau, menandai komitmen bersama dalam implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (STRANAS BHAM).
Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil KemenHAM Sumut wilayah kerja Kepulauan Riau, Sondang Berliana, dalam pembukaan resmi menekankan makna strategis kegiatan ini.
“Kegiatan ini pada dasarnya bukan hanya sekadar forum pelaporan, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Melalui pertemuan ini, kita ingin menegaskan kembali komitmen bersama dalam mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam praktik bisnis di Kepulauan Riau,” tegas Sondang.
Sondang menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan daerah dan nasional, isu bisnis dan HAM merupakan agenda strategis, karena dunia usaha tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan, menghormati hak-hak pekerja, serta melindungi lingkungan hidup.
Rapat ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif pelaporan, tetapi juga pada peningkatan kualitas implementasi aksi HAM di tingkat daerah, memastikan bahwa setiap program memiliki dampak nyata bagi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat Kepulauan Riau.
Melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan implementasi RANHAM dan STRANAS BHAM dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun Kepulauan Riau sebagai daerah yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia, sekaligus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.(Rel)
.jpg)
