Medan, MarmataNews.id – Komisi IV DPRD Kota Medan turun langsung ke Kompleks Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Senin (16/11/2026), menindaklanjuti pengaduan warga terkait pengelolaan fasilitas umum dan kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, bersama anggota Lailatul Badri dan Dr. Muhammad Afri Rizki Lubis, serta staf Komisi IV. Turut hadir Lurah Suka Damai, petugas ketenteraman dan ketertiban (Trantib) kecamatan, serta kepala lingkungan.
Kedatangan rombongan wakil rakyat itu disambut ratusan warga yang berkumpul di salah satu rumah warga. Mereka diterima Ketua Paguyuban Kompleks Taman Malibu Indah, Alfian.
Di hadapan anggota dewan, Alfian menyampaikan keberatan warga terhadap kebijakan CV Tunas Malibu Impian selaku pihak developer yang menetapkan iuran pengelolaan lingkungan sebesar Rp2.300 per meter persegi.
Menurut Alfian, selama dirinya memimpin paguyuban, besaran iuran yang diberlakukan hanya Rp1.000 per meter persegi. Karena itu, warga mempertanyakan dasar perubahan tarif yang dinilai dilakukan tanpa melalui musyawarah maupun kesepakatan bersama.
"Kami warga keberatan dengan pengutipan iuran sebesar Rp2.300 per meter persegi kepada setiap pemilik rumah. Kami juga tidak pernah diajak berdiskusi dan membicarakan tarif tersebut, tetapi tiba-tiba sudah dilakukan pengutipan. Apa dasar pengutipannya, sementara kami tidak tahu ke mana uang iuran dipergunakan?" ujar Alfian.
Alfian juga mempertanyakan mekanisme penunjukan Petrus dan Kelvin sebagai ketua dan wakil ketua kelompok pengelola yang menerapkan tarif tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang memilih keduanya maupun bagaimana proses pembentukan kepengurusan baru itu dilakukan.
Bahkan, Alfian memperlihatkan sejumlah bukti pengutipan iuran, poster berisi ketentuan yang disebut dibuat sepihak oleh CV Tunas Malibu Impian, serta nomor rekening BCA yang digunakan sebagai tempat penyetoran iuran.
Ia mengungkapkan, warga yang mempertanyakan kebijakan tersebut telah menyampaikan protes kepada pihak developer. Namun, menurut Alfian, protes itu justru diikuti pembatasan penggunaan fasilitas kompleks terhadap warga yang tidak mengikuti ketentuan pengelola.
Alfian menyebutkan, dari sekitar 400 kepala keluarga yang bermukim di kompleks tersebut, sebanyak 274 warga tercatat dalam kelompok paguyuban yang menolak kebijakan iuran tersebut.
Menanggapi pengaduan itu, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan pihaknya perlu mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak agar persoalan dapat diketahui secara utuh.
Namun, Paul menyayangkan tidak hadirnya pihak developer dalam pertemuan di lokasi warga tersebut.
"Saya tidak melihat pihak developer. Tentunya harus hadir kedua belah pihak. Kenapa pihak developer tidak hadir?" kata Paul.
Warga kemudian menjelaskan bahwa pihak developer telah diundang, tetapi tidak memenuhi undangan tersebut.
Dalam kesempatan itu, warga juga mempertanyakan pengelolaan kompleks yang menurut mereka seharusnya diserahkan kepada warga apabila 75 persen unit perumahan telah dihuni.
Mereka keberatan apabila pengelolaan justru diserahkan kepada pihak ketiga yang dinilai masih memiliki keterkaitan dengan perusahaan developer.
Paul mengatakan, pihaknya tidak ingin memaksakan pertemuan kedua kelompok warga yang saat ini memiliki perbedaan pandangan karena khawatir terjadi keributan. Apalagi, persoalan tersebut dikabarkan telah bergulir ke ranah hukum.
"Kami ingin menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kami harus mendengarkan kronologi dari masing-masing pihak terlebih dahulu. Jangan sampai karena ingin menyelesaikan persoalan, justru muncul persoalan lain," tegasnya.
Paul juga meminta agar dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) paguyuban diperlihatkan untuk mengetahui dasar pembentukan dan mekanisme pengelolaannya.
Ia menilai legitimasi kepengurusan perlu diperjelas, termasuk dukungan warga terhadap kepengurusan yang ada.
Usai menerima berkas pengaduan dari Ketua Paguyuban Kompleks Taman Malibu Indah, rombongan Komisi IV selanjutnya mendatangi kantor pengelola yang berada di kawasan kompleks tersebut.
Kedatangan anggota dewan diterima langsung perwakilan developer, Dr. Elvie Maria, M.M., CHRA, didampingi kuasa hukum Zani Afo Saragih dan Erfin, serta sejumlah perwakilan warga yang mendukung kebijakan pengelola.
Dalam pertemuan itu, Elvie menegaskan pihaknya tidak pernah menolak kehadiran anggota DPRD Medan maupun warga yang keberatan terhadap kebijakan pengelolaan kompleks.
Ia menjelaskan, kantor resmi perusahaan berada di lokasi tersebut dan memiliki kelengkapan perizinan serta administrasi, termasuk pembayaran pajak.
"Di situ rumah pribadi. Kami punya kantor resmi yang perizinannya lengkap di sini. Kami adalah pengelola resmi dan sudah puluhan tahun di sini. Kenapa kami diperlakukan seperti penjahat, harus hadir ke rumah orang?" ujarnya.
Elvie kembali menegaskan pihaknya tidak menolak kehadiran warga yang memiliki pandangan berbeda. Ia berharap persoalan tersebut dibicarakan melalui mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Sementara itu, Paul usai pertemuan dengan pihak developer mengatakan Komisi IV akan menjadwalkan pembahasan lanjutan melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Medan.
Menurutnya, seluruh pihak perlu diberikan kesempatan menyampaikan kronologi dan argumentasi masing-masing sebelum DPRD mengambil langkah untuk mencari penyelesaian.
"Untuk saat ini kami harus mendengarkan dulu permasalahan masing-masing pihak. Selanjutnya akan dilakukan RDP untuk mencari solusi. Apalagi, kami mendapat informasi bahwa persoalan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru," ungkap Paul.(is)

