Samosir, MarmataNews.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak Anggota DPR dan Kepala Daerah untuk mendorong pelaksanaan program rumah bersubsidi untuk masyarakat. Adanya rumah bersubsidi di daerah diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan sekaligus membantu masyarakat lebih sejahtera dan tinggal di hunian yang layak dan berkualitas.
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan bahwa Pemkab. Samosir akan berupaya dan siap mendukung suksesnya program 3 juta rumah tersebut. Hal ini disampaikan Bupati Samosir saat menghadiri Diskusi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sabam Rajagukguk, Bupati Taput Jonius Taripar Hutabarat, Bupati Toba Effendi Napitupulu, Bupati Pakpak Barat Franc Bernhard dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun. Turut hadir mendampingi Menteri PKP pada pertemuan tersebut, Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati dan Komisioner BP Tapera.
Menurut Vandiko, program ini akan sangat membantu pegawai maupun masyarakat yang membutuhkan rumah yang layak huni. "Bersama seluruh jajaran kami akan upayakan keberhasilan program ini dan kami siap mendukung program perumahan tersebut" kata Vandiko.
Bupati Samosir mengapresiasi langkah Menteri PKP yang mengalokasikan pembangunan perumahan bersubsidi di daerah. Untuk Kabupaten Samosir, Vandiko mengusulkan sebanyak 500 unit dengan perkiraan biaya sekitar 10 Milyar rupiah. Proposal tersebut diserahkan secara langsung kepada Menteri PKP.
Untuk kesuksesannya, Vandiko tetap meminta dukungan Kementerian PKP agar pembangunan kedepan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga pemberian subsidi kepada pegawai maupun masyarakat tepat sasaran.
Dalam kesempatan ini, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta dukungan Kepala Daerah dan Anggota DPR untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah termasuk rumah subsidi dengan KPR FLPP yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi pemerintah daerah memiliki aset tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi pegawai maupun
pembangunan rumah bagi pegawai maupun masyarakatnya. Salah satunya bagaimana pemerintah kabupaten daerah hadir memberikan subsidi kepada pegawai yang akan mencoba mengambil rumah bersubsidi.
"Kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan ke depan. Dalam hal ini pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal yang terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah subsidi. KUR Perumahan ini sangat berdampak positif di masyarakat dan ekonomi daerah secara khusus," terang Maruarar.
Terkait Permen PKP tentang KUR Perumahan, Menteri PKP juga menyatakan Kementerian PKP sudah siap. Selain itu, Kementerian PKP juga siap mensinkronisasikan Permen tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian.
"KUR Perumahan ini kita sudah siap ya. Aturan kita sudah selesai. Jadi kapan pun dipanggil Pak Menko kita siap ya. Kapan pun diajak rapat, kami sudah siap. Terima kasih tim Kementerian PKP yang sudah bekerja keras menyusun Permen PKP ini," tandasnya.(n)
