Medan, MarmataNews.id – Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B, menerima audiensi dan aspirasi dari kelompok Cipayung Plus Kota Medan yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya GMNI, IMM, KAHMI, PMKRI, GMKI, PMII, HIMMA, dan KAMMI, Senin (22/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai III Gedung DPRD Kota Medan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus, serta Staf Ahli Ketua DPRD Medan Zainuddin Lubis.
Dalam sambutannya, Wong Chun Sen menegaskan bahwa DPRD Kota Medan selalu terbuka terhadap kritik, masukan, dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Apapun yang menjadi masukan, kritik maupun usulan akan kami tampung dan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Wong.
Menurutnya, DPRD memiliki peran sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Cipayung Plus yang juga Ketua KAMMI Kota Medan, Amin Siregar, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap beberapa program strategis nasional yang tengah dijalankan pemerintah pusat.
Amin mengapresiasi DPRD Kota Medan yang telah membuka ruang dialog bagi mahasiswa. Menurutnya, kehadiran organisasi mahasiswa dalam forum tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Amin menilai program tersebut perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjawab persoalan stunting.
“Pemerintah menyampaikan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun menurut kami, upaya pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sementara program MBG diberikan hingga jenjang SMA sehingga perlu dievaluasi kembali efektivitas serta sasaran utamanya,” katanya.
Selain itu, Amin menekankan pentingnya tata kelola program yang transparan dan tepat sasaran. Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan harus diiringi dengan sistem pendataan yang akurat agar manfaat program benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan.
“Jika tujuan utamanya membantu masyarakat rentan dan membutuhkan dukungan gizi, maka harus ada sistem yang memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan tidak memberikan dampak maksimal,” ujarnya.
Selain MBG, Cipayung Plus juga menyoroti pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka meminta pemerintah melakukan kajian yang lebih komprehensif agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi tertentu.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyampaikan kekhawatiran terkait kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi barang dan jasa.
“Kenaikan BBM non-subsidi tetap berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat karena berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi. Karena itu kami meminta pemerintah memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan,” kata Amin.
Menutup penyampaiannya, Cipayung Plus berharap DPRD Kota Medan dapat lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat dan mahasiswa kepada pemerintah pusat, khususnya terkait evaluasi sejumlah program strategis nasional.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wong Chun Sen menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD Kota Medan.
“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan kami tampung dan menjadi bagian dari perhatian DPRD Kota Medan dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan,” pungkasnya.(is)
