Medan, MarmataNews.id – Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Selasa (8/9), bertempat di aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
Rombongan KSP dipimpin Tenaga Ahli Utama Meilina Siregar, diterima langsung oleh Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut Parlindungan bersama Kakanimsus Medan Uray Avian, Karudenim Medan Harapan Nasution, dan jajaran pejabat struktural Kanwil. Turut hadir juga Kakanwil Pemasyarakatan Sumut Jalu Yuswa Panjang dan Kalapas I Medan Fonika Affandi.
Dalam pertemuan tersebut, Meilina menekankan pentingnya pengawasan keimigrasian yang berbasis risiko dan deteksi dini, serta konsolidasi dan pertukaran data antarinstansi guna menekan tingginya angka Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ia juga menyoroti persoalan overcapacity di lembaga pemasyarakatan dan perlunya optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan.
Kunjungan KSP ini bertujuan mengurai persoalan secara sistemik dengan melibatkan seluruh instansi terkait, khususnya dalam tata kelola pengawasan keimigrasian, program pembimbingan kemasyarakatan, hingga perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dari praktik TPPO.
Menanggapi hal tersebut, Parlindungan menyampaikan komitmen Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut untuk memperkuat deteksi dini, edukasi, serta sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka TPPO dan TPPM sesuai tugas dan fungsi keimigrasian, sebagaimana amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta visi Imigrasi untuk Rakyat oleh Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko.
Senada dengan itu, Uray Avian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menanggulangi persoalan TPPO secara lebih efektif. Meilina pun meminta masukan konkret dari jajaran di lapangan agar KSP dapat merumuskan rekomendasi yang tepat, sehingga lahir regulasi yang benar-benar tepat sasaran.
Pertemuan yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab ini, juga disertai apresiasi KSP terhadap pembentukan Desa Binaan Imigrasi (DBI), Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), dan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (Forkopdensi) di jajaran Imigrasi Sumatera Utara, yang dinilai sebagai langkah positif penguatan koordinasi di daerah.
Hasil kunjungan ini rencananya akan dirangkum menjadi bahan rekomendasi resmi bagi Presiden RI dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.(n)
