Samosir, MarmataNews.id - Mewujudkan masyarakat yang sadar hak asasi manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Hal ini menjadi substansi kegiatan Pendampingan Implementasi Program Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Penghormatan HAM (P5HAM) yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara bersama Komisi XIII DPR RI, Jumat (29/8/2025) di Hotel Dainang, Kabupaten Samosir.
Kepala Kanwil KemenHAM Sumut, Flora Nainggolan, menegaskan bahwa prinsip-prinsip HAM harus dipandang lebih dari sekadar norma hukum. “Hak asasi manusia adalah kompas moral. Ia menjadi penuntun agar setiap kebijakan dan tindakan selalu berpihak pada martabat, keadilan, dan kesetaraan manusia,” ujar Flora. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor bersama DPR RI agar program HAM benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke akar rumput.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, menambahkan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi dan memenuhi hak dasar seluruh warga. “HAM bukan hanya wacana normatif, melainkan fondasi penghormatan hak-hak dasar warga negara. Kita harus memastikan implementasi nilai-nilai HAM berjalan untuk semua kelompok masyarakat,” tegas Rapidin. Ia juga mengajak peserta untuk berperan aktif menanamkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan.
Selain itu, narasumber Wilmar Eliaser Simandjorang menyoroti pentingnya pemenuhan HAM bagi masyarakat adat, pelestarian kearifan lokal, serta perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari kualitas hidup manusia.
Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta ini berlangsung interaktif melalui diskusi dan tanya jawab.(Rel)
