Tanjung Pinang, MarmataNews.id - Kepulauan Riau secara resmi menyambut program massal transformasi produk hukum daerah berperspektif HAM dengan deklarasi komitmen bersama dari seluruh pemerintahan daerah di provinsi kepulauan, Kamis sore (28/8/2025). Dalam seremonial penutupan yang dihadiri perwakilan dari 7 kabupaten/kota se-Kepri, Hotmonaria Damanik, selaku perwakilan Kepala Kanwil KemenHAM menyatakan bahwa program dua hari ini telah berhasil menciptakan “jejak transformatif” yang akan mengubah cara penyusunan peraturan daerah di seluruh Kepulauan Riau.
"Hari ini kita tidak sekadar menutup kegiatan ini, tetapi membuka gerbang implementasi nyata perspektif HAM dalam setiap produk hukum daerah Kepri,” tegas Hotmonaria dalam sambutan penutupannya.
Nomika Sinaga, yang memfasilitasi sesi pembahasan intensif selama dua hari sebagai narasumber, melaporkan pencapaian signifikan program ini. “Seluruh peserta telah menguasai metodologi penyusunan Ranperda berperspektif HAM, mulai dari analisis dampak HAM hingga mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-penetapan perda,” ungkapnya selaku perancang perundang-undangan.
Program yang melibatkan aparatur hukum dari seluruh pemerintahan daerah di Kepri ini menghasilkan peta implementasi berjangka hingga 2027. Lia Adhayatni, Kepala Bagian Hukum Kota Tanjungpinang, menyebut bahwa setiap daerah telah menyusun rencana aksi spesifik untuk transformasi produk hukum masing-masing.
"Kepri akan menjadi provinsi yang memiliki ekosistem legislasi daerah sepenuhnya berperspektif HAM,” ujar Angga Kurniawan Adi Prayitno dalam laporannya selaku Ketua Panitia.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil KemenHAM Sumut di Wilayah Kerja Kepri akan melakukan monitoring berkala untuk memastikan implementasi efektif program ini. Hotmonaria menegaskan bahwa Kepri kini siap menjadi model percontohan nasional dalam pengarusutamaan HAM di tingkat legislasi daerah.
"Gerakan Kepulauan HAM telah dimulai. Saatnya Kepri membuktikan bahwa kepulauan ini tidak hanya indah secara geografis, tetapi juga unggul dalam perlindungan hak asasi manusia melalui produk hukum yang humanis,” tutup Hotmonaria dalam penutupan yang bersejarah ini.(Rel)
